Keputusan untuk berwisata kini lahir dari layar telpon pintar. Orang melihat destinasi, membayangkan pengalaman, lalu memesan berdasarkan apa yang mereka saksikan di media sosial. Di Sumatera Barat, arus perhatian digital itu sudah mengalir; yang kerap kurang adalah cara mengubahnya menjadi kunjungan yang tertata, manfaat ekonomi yang nyata bagi warga, dan pengalaman yang layak diceritakan ulang tanpa merusak alam dan budaya. Karena itu, tujuannya bukan sekadar mengejar “viral”, melainkan membangun alur promosi yang rapi: cerita yang informatif, koordinasi pelaku yang solid, pengukuran sederhana namun konsisten, dan tindak lanjut yang terasa di lapangan.

Konflik agraria di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan publik. Dari Pasaman Barat hingga Air Bangis, perebutan hak atas tanah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah menunjukkan bahwa masalah agraria tidak hanya soal kepemilikan lahan, tetapi juga tentang ketimpangan kekuasaan dan kegagalan negara mengelola sumber daya secara adil. Di balik setiap sengketa tanah, tersimpan tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik yang rumit. Kasus perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VI misalnya, memperlihatkan betapa sulitnya mencari keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keadilan sosial bagi warga nagari yang merasa hak ulayatnya terampas.

Dalam mitologi Yunani kuno, Cassandra dikenal sebagai seorang peramal perempuan yang diberi anugerah oleh dewa Apollo untuk melihat masa depan. Namun, anugerah itu berubah menjadi kutukan ketika tidak ada seorang pun yang mau mempercayai ramalannya. Ia bisa melihat bencana sebelum terjadi, tetapi suaranya dianggap angin lalu. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai Cassandra Paradox: ketika kebenaran disampaikan, tetapi justru diabaikan oleh khalayak yang lebih sibuk dengan kepentingan jangka pendek atau prasangka pribadi.

Media sosial sering terasa seperti korek api di saku: sekali gesek, timbul nyala yang membuat orang menoleh. Tetapi pada hembusan pertama algoritma berganti, isu baru datang api itu padam. Kemenangan cepat berupa jumlah tayangan dan komentar sering membuat kita lupa bahwa opini publik yang benar-benar menempel tidak lahir dari keriuhan, melainkan dari pengulangan, notulen, dan pertemuan yang membosankan. Singkatnya, kecepatan digital harus bertemu ketekunan kerja offline. Api di layar hanya berarti jika ada tungku di lapangan.

Di zaman serba terkoneksi, lini masa kita dipenuhi cerita bahagia liburan ke destinasi eksotis, foto hangat bersama teman, hingga unggahan pencapaian karier yang memantik decak kagum. Di balik keramaian itu kerap muncul kegelisahan halus: “Kenapa hidup orang lain tampak lebih seru dari milik kita?” Perasaan ini dikenal sebagai Fear of Missing Out (FoMO), rasa takut tertinggal dari pengalaman, momen, atau percakapan sosial yang dianggap penting. FoMO bukan sekadar soal iri; ia tumbuh dari cara kita hadir di ruang yang menilai keberadaan lewat jejak digital.

Setiap kali berkunjung ke sebuah kota, kita sering disambut dengan slogan di gerbang kota: Smart City, Friendly City, atau Creative City. Tapi pertanyaan sederhananya: apakah warganya sungguh merasakan makna dari kata-kata itu? Apakah identitas kota benar-benar hidup di jalanan, di pasar, di ruang publik, dan di perilaku warganya atau hanya berhenti sebagai jargon di baliho?

Menjelang gelaran pilkada pada tahun 2024 kemarin, suhu politik di berbagai daerah memanas. Maraknya ikon-ikon partai yang bertebaran, mulai dari baliho para calon kandidat yang bertebaran di pinggir jalan, mesin politik mulai digerakkan, dan elite-elite partai kembali turun dan tampil kepada masyarakat dengan berbagai narasi dan janji-janji yang disampaikan baik di tingkat daerah maupun pusat. Di tengah gegap gempita masa itu, muncul satu pertanyaan reflektif yang seharusnya kita renungkan: Apakah partai politik masih berperan dalam penyaluran aspirasi rakyat, atau hanya sekedar mesin elektoral yang hidup dalam lima tahun sekali.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan pemerintahan Prabowo Subianto pada awal 2025, hadir dengan janji besar untuk menyediakan makanan bergizi bagi 82 juta anak sekolah. Tujuannya sangat mulia yakni untuk membangun generasi sehat dan cerdas sebagai fondasi visi "Indonesia Emas." Lebih dari sekadar gizi, program ini menjadi simbol komitmen negara kepada anak-anaknya, dari Sabang hingga Merauke. Namun, harapan itu kini memudar di tengah kenyataan pahit. Lebih dari 7.000 anak dilaporkan keracunan setelah menyantap makanan dari program ini. Kasus terbaru di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, di mana puluhan siswa dilarikan ke rumah sakit karena makanan yang diduga tak layak, menjadi bukti nyata kegagalan ini. Krisis ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga guncangan terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di balik piring sekolah yang dijanjikan bergizi, ada masalah pelaksanaan yang kurang tepat, pengelolaan yang belum optimal, dan kekhawatiran yang kini dirasakan orang tua di Indonesia.

Di ekosistem media sosial yang serba terhubung, terarsip, dan mudah ditelusuri, mahasiswa khususnya Generasi Z semakin sadar bahwa jejak digital bukan sekadar “postingan hari ini”, melainkan portofolio diri yang terus menempel. Dalam konteks inilah “akun kedua” (second account) hadir bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai perangkat manajemen privasi: sebuah cara menata batas privat–publik agar identitas, peran sosial, dan relasi tetap terjaga. Jika akun utama berfungsi sebagai etalase rapi, representatif, dan ditujukan pada audiens luas (keluarga, dosen, rekan kerja, institusi) maka akun kedua adalah ruang terbatas dengan pengikut terkurasi, tempat pemilik akun menetapkan aturan berbagi sesuai kebutuhan dan nilai-nilai personal.