Peringatan Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei tidak hanya menjadi penghormatan terhadap Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi kita semua, terutama para pendidik baik guru di sekolah maupun dosen di perguruan tinggi. Saya melihat bahwa tantangan dunia pendidikan hari ini bukan hanya persoalan kurikulum atau fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana relasi komunikasi antara pendidik dan peserta didik dibangun dengan nilai-nilai kesantunan dan keteladanan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan memudarnya kesantunan di kalangan generasi muda. Ujaran kasar di media sosial, berkurangnya empati dalam interaksi sosial, serta menipisnya rasa hormat terhadap guru dan dosen menjadi gejala yang patut kita cermati bersama. Namun, fenomena ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba atau berdiri sendiri. Ia berkembang dalam lingkungan yang turut membentuk perilaku itu, termasuk lingkungan pendidikan, keluarga, dan media digital.

Kita lebih sering mengetik daripada berbicara. Dalam satu hari, ratusan pesan melintas di layar ponsel dari obrolan ringan hingga diskusi penting. Percakapan kini berlangsung dalam bentuk teks, cepat dan praktis, tetapi sering kali kehilangan sentuhan manusiawi. Salah satu dampak dari pergeseran ini adalah dry text, pesan singkat yang terdengar datar dan minim ekspresi. Bagi sebagian orang, ini hanyalah cara berkomunikasi yang efisien. Namun, bagi yang lain, pesan-pesan ini bisa terasa dingin, menimbulkan kebingungan, bahkan membuat penerimanya merasa diabaikan.Bayangkan seorang sahabat yang dulu sering berbicara panjang lebar tiba-tiba hanya menjawab pesan dengan "Oke" atau "Sip." Bagi sebagian orang, jawaban semacam ini adalah cara yang efisien dan langsung untuk merespons. Namun, bagi orang lain, jawaban seperti itu bisa terasa kaku, menimbulkan kebingungan, bahkan kesan acuh tak acuh.

Korupsi adalah musuh bersama yang telah lama menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi masalah struktural yang merambah hampir semua lini: dari pemerintahan pusat, daerah, hingga ke sektor swasta. Kerugian negara yang ditimbulkan pun bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Maka, muncul satu pertanyaan krusial: dalam upaya melawan korupsi, mana yang lebih efektif—reformasi hukum atau penerapan hukuman mati?  

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Prof. Miriam Budiardjo (2024) disebutkan bahwa parlemen atau parliament, adalah suatu istilah yang menekankan unsur bicara (parler) dan merundingkan, dalam sebutan lain parlemen mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya yang dinamakan Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami reformasi politik yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, transparan dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Yang menjadi aspek penting dalam reformasi ialah penguatan parlemen untuk menunjang tiga pilar demokrasi yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan konsep trias politica yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Indonesia telah menjalani perjalanan panjang dalam sistem politiknya. Setelah reformasi 1998, negara ini beralih menjadi negara demokratis yang mengandalkan Pemilu sebagai cara utama untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali diharapkan mampu membawa perubahan besar bagi rakyat Indonesia. Namun, meskipun Pemilu dianggap sebagai simbol demokrasi, banyak yang mulai meragukan apakah Pemilu cukup efektif untuk mengubah sistem politik yang ada, ataukah Indonesia justru membutuhkan revolusi politik untuk mencapai perubahan yang lebih mendalam. Lalu, apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengubah sistem politik Indonesia?

Indeks Keyakinan Konsumen Indonesia yang dirilis pertengahan April 2025 menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Dari level 126,4 pada Februari turun menjadi 121,1 pada Maret—terendah sejak Oktober 2024. Ini adalah penurunan tiga bulan berturut-turut, dan bukan tanpa sebab. Sentimen konsumen tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi global yang bergejolak, terutama sejak Presiden AS Donald Trump memicu perang tarif baru pada awal bulan.

Akhir pekan seharusnya menjadi momen bersantai. Tapi di Pantai Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu (6/4) lalu, suasana berubah duka. Sebanyak 16 remaja terseret ombak saat menikmati liburan di pantai yang tampak tenang itu. Empat orang dinyatakan meninggal dunia, sementara lainnya sempat hilang dan berhasil diselamatkan. Tragedi ini bukan yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir, jika kita masih mengabaikan satu hal penting: tanggung jawab dalam pengelolaan destinasi wisata.

Beberapa bulan lalu terjadi sebuah peristiwa yang cukup menghebohkan warga Indonesia terkhususnya di daerah Sumatera Barat (Sumbar), kejadian itu  datang dari Kecamatan Koto Tangah Kota Padang di mana terjadi pembunuhan tragis terhadap lelaki berumur 36 tahun yang mana merupakan pemilik Barbershop yang ditemukan dalam keadaan berlumuran darah dengan sebuah luka tusuk di bagian tubuhnya, ia bunuh oleh seorang lelaki berumur 20 tahun yang diduga merupakan sepasang kekasih sesama jenis. Informasi yang didapat dari pihak kepolisian menyatakan bahwa pembunuhan itu terjadi lantaran terbakar api cemburu. Motif tindakan keji yang bernuansa sama seperti ini sekiranya merupakan hal yang sudah menjadi fenomena umum bagi masyarakat Indonesia, mengingat banyaknya LGBT yang semakin ramai terjadi di negeri ini. Tetapi untuk Sumbar, hal ini memang merupakan sebuah hal yang cukup mengundang banyak tanda tanya?. Dikarenakan Sumbar adalah sebuah Provinsi yang dikenal dengan adat dan budayanya serta ada banyak hukum tradisional yang mengikatnya.

Kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina sempat menjadi sorotan publik, terutama di kalangan masyarakat pengguna bahan bakar minyak (BBM). Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang terjadi sepanjang 2018-2023. Dari daftar tersangka tersebut, enam berasal dari jajaran PT Pertamina Patra Niaga, sementara tiga lainnya merupakan pihak swasta yang diduga turut andil dalam praktik korupsi ini. BBM oplosan ini dijual ke masyarakat dan menimbulkan kerugian besar. Salah satu dampak paling nyata adalah beban finansial yang harus ditanggung konsumen akibat harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sebanding dengan kualitasnya. Lalu seberapa besar kerugian yang diperoleh konsumen akibat BBM oplosan tersebut?